Formulasi Peraturan Desa Tentang Lubuk Larangan
Formulation of Village Regulations on Lubuk Larangan
DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.39Kata Kunci:
Desa, Peraturan Desa, Lubuk LaranganAbstrak
Penelitian mengenai Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan ini didasarkan pada permasalahan yakni ketidakadanya peraturan desa yang mengatur tentang kelestarian lingkungan khususnya berkenaan dengan lubuk larangan. Sehingga perlu dibentuk suatu aturan yang mengatur perihal tersebut. Penelitian ini mengkaji bagaimana Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Pembentukan Peraturan Desa ini bertujuan untuk mengahsilkan suatu produk hukum yang dapat memberikan perlindungan akan memberikan jaminan kelestarian akan keberadaan lubuk larangan yang terdapat di Desa sungai Rotan. Pembentukan Peraturan Desa dilaksalanakan, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaiaan permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada proses Formulasi Pembentukan Peraturan Desa Sungai Rotan Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Lubuk Larangan. Penelitian ini menghasilkan suatu kajian akan kebutuhan produk hukum desa bagi masyarakat Desa Sungai Rotan sebagai pedoman dalam bermasyarakat khususnya berkenaan dengan tanggaung jawab akan kelestarian lingkungan hidup.
Unduhan
Referensi
Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi Keadilan Sosial. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Attamimi, A. H. S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaran Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisa Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV. Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
Bentham, J. (2019). Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Perdata Dan Hukum Pidana. Bandung: Nuansa Cendikia.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia.
Fauzan, A. (2010). Implementasi peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa Terkait dengan peran badan permusyawaratan desa Dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
Hardjowidigdo, R. (2004). Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Aasi Manusia.
Helmi. (2012). Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
Huda, N. M. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Hukum Pemerintahan Desa. Bandung: Nusa Media.
Indrati, M. F. (2007). Ilmu Perundang-undangan 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Kumpulan Makalah, (2003). Hukum dan Hak Asasi Manusia Jilid I. Bandung, PPs Unpad.
Lubis, M. S. (1995). Landasan dan Teknik Perundang-Undangan. PT. Mandar Maju, Bandung.
Marzuki, P. M. (2012). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mayrudin, Y., Husna, N., & Yuliati, F. (2020). Formal and Informal Leadership Power Contestation in Public Policy and Daily Politics. Journal of Political Issues, 2(1), 1-9. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.30
Mertokesumo, S. (2007). Penemuan Hukum sebuah pengantar. Yogyakarta: PT. Liberty.
Nasution, B. J. (2011). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mandar Maju.
Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Journal of Political Issues, 1(1), 63–73. https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7
Purbacaraka, P. & Soekanto, S. (1993). Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, ,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI PRESS
Rahayu, D. P. (2014). Budaya Hukum Pancasila. Yogyakarta: Thafa Media.
Ranggawidjaja, R. (1998). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Soedjito, Bambang Bintoro, Kondisi Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah, Makalah disampaikan pada Workshop Sehari dengan tema: Pembangunan Daerah dan Alternatif Pembiayaannya, yang diadakan atas kerjasama antara SIAGA Project UGM-BES-BAPPENAS, Jakarta: 23 April 2002.
Suwardyono, E. W. (2000). Kesiapan Jawa Timur dalam Proses Desentralisasi Fiskal: Suatu Kajian Pendahuluan. Lokakarya Nasional Strengthening the University Capacity to Support Decentralization. Jakarta.
Syarif, A. (1987). Perundang-undangan, Dasar, Jenis Dan Teknik Pembuatannya. Jakarta: PT. Bina Aksara.
Vlies, I. C. V. d. (2005). Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
Terjemahan oleh Linus Doludjawa. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Wirjosoegito, S. (2004). Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Yuliandri. (2009). Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
- Penulis memiliki hak cipta dan memberikan hak publikasi pertama kepada jurnal dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-Non Commercial-Share Alike (CC BY-NC-SA).
- Penulis dapat membuat perjanjian kontrak tambahan yang terpisah untuk distribusi non-eksklusif dari versi jurnal yang diterbitkan (misalnya, mengirimnya ke repositori institusional atau menerbitkannya dalam bentuk buku), dengan pengakuan atas publikasi awal di jurnal ini.
- Setiap publikasi (cetak/elektronik) bersifat terbuka untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan perpustakaan. Selain tujuan yang disebutkan di atas, dewan redaksi tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta.
